SAMARINDA: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) mempercepat proses penerimaan peserta didik baru untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Percepatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna memastikan siswa yang direkrut tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa percepatan perekrutan telah difokuskan pada tiga titik lokasi di Samarinda, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dan SMA Negeri 16 Samarinda.
“Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP. Siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Andi saat diwawancarai, Rabu 9 Juli 2025.
Sekolah Rakyat di BPMP menargetkan penerimaan 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA yang akan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Sementara itu, dua lokasi lainnya ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 18 Juli 2025, seiring kesiapan sarana dan prasarana.
Guna mempercepat proses perekrutan, Dinsos Kaltim mengerahkan pendamping PKH untuk turun langsung ke lapangan. Mereka bertugas melakukan identifikasi calon siswa, pemeriksaan kondisi sosial keluarga, hingga verifikasi dan validasi akhir.
“Pendamping juga memastikan kesiapan orang tua, mengingat siswa akan diasramakan selama pendidikan berlangsung,” jelas Andi.
Dinsos juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk penyiapan infrastruktur di SMA Negeri 16 Samarinda. “Insyaallah, paling lambat Jumat 11 Juli, pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana lainnya,” katanya.
Meski progres di jenjang SMP dan SMA terbilang positif, perekrutan siswa untuk jenjang SD masih menghadapi tantangan besar. Menurut Andi, minat masyarakat masih rendah terhadap program Sekolah Rakyat untuk tingkat SD.
“Pengalaman kami di Samarinda maupun di tingkat provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat justru terpusat di jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Andi, juga menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta. Dari 100 titik tahap pertama Sekolah Rakyat secara nasional, hanya tiga daerah yang mengusulkan pembukaan jenjang SD.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinsos Kaltim akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan guna mengisi kuota siswa dari kalangan anak putus sekolah.
Terkait kebutuhan tenaga pengajar, Andi menyatakan bahwa pemerintah pusat telah melakukan rekrutmen guru secara nasional. Nantinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akan mengoordinasikan penempatan guru-guru tersebut ke lokasi Sekolah Rakyat.
Lebih lanjut, seluruh calon siswa wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kelayakan penerimaan.
“DTSEN menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan calon siswa agar program ini benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan,” tegas Andi.
Dengan percepatan ini, Dinsos Kaltim berharap peluncuran Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai jadwal dan menjadi solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan layak dan berkelanjutan. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi