SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung Bangga Kencana BKKBN Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Jumat, 16 Mei 2025.
Acara ini dihadiri perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim serta para pemangku kepentingan lintas sektor, guna membahas arah kebijakan kependudukan di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda yang dinilainya sebagai forum strategis untuk memperkuat kelembagaan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan merumuskan kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Ia menyoroti bahwa jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini telah melampaui 4,2 juta jiwa.
Meski jumlah tersebut belum sebesar provinsi lain secara nasional, laju pertumbuhan penduduk Kaltim tergolong tinggi dan perlu pengelolaan yang cermat, terlebih dengan adanya pembangunan IKN yang berdampak besar pada struktur demografi wilayah.
“Persoalan penduduk bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Seno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk peran strategis KKI dalam mengelola perubahan sosial akibat migrasi, kebutuhan infrastruktur dasar, serta pemerataan layanan publik.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu mitra seperti KKI yang punya kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap isu-isu strategis kependudukan,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang kolaborasi lebih luas bersama KKI melalui kegiatan bersama, penyusunan kajian, hingga inisiatif kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Seno berharap Musda ini menghasilkan rumusan yang solid untuk mendukung pembangunan manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Ketua KKI Kaltim, Prof. Dr. H. Harihanto, MS, turut menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan bahwa KKI dibentuk sebagai mitra kerja BKKBN untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau yang bicara BKKBN saja, kadang masyarakat kurang percaya. Maka dibentuklah KKI agar suara kebijakan bisa sampai dan diterima oleh masyarakat,” jelas Harihanto saat ditemui usai pembukaan acara.
Ia menegaskan bahwa isu kependudukan tidak cukup dilihat dari sisi kuantitatif.
Dengan kehadiran IKN, ia memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pendatang yang, jika tidak diantisipasi, berpotensi menekan sumber daya dan layanan publik.
Menurutnya, keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sumber daya adalah kunci membangun daerah yang berkelanjutan.
“Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan kualitas penduduk dan kelestarian lingkungan, akan berisiko dalam jangka panjang,” tambahnya.
Harihanto juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dunia pendidikan, akademisi, media, dan sektor swasta. Ia berharap hasil Musda dapat memperkuat sinergi berbagai pihak dalam merumuskan strategi kependudukan yang relevan dan inklusif.
Agenda utama Musda IV KKI Kaltim mencakup evaluasi program kerja sebelumnya, pembentukan struktur organisasi baru, serta penyusunan arah kebijakan dan program strategis untuk periode mendatang.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi seluruh peserta untuk berbagi pandangan dan menyepakati langkah konkret dalam memperkuat advokasi serta edukasi isu kependudukan di Kalimantan Timur.
Dengan tantangan demografi yang semakin kompleks di era pembangunan IKN, KKI diharapkan menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan inklusif.
“Semoga hasil Musda ini memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur ke depan,” tutup Seno Aji. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi