SAMARINDA: Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami defisit pasokan daging sekitar 4.000 ton per tahun dari total kebutuhan konsumsi sebesar 13.000 ton.
Hal ini terungkap dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terakhir.
Sebagai respons, Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim mempercepat pelaksanaan program desa korporasi ternak guna menutup kesenjangan pasokan protein hewani tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menjelaskan bahwa produksi lokal saat ini baru mampu menyuplai sekitar 9.000 ton daging per tahun, sementara permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
“Dari 13 ribu ton pertahun, kita masih punya 9.000 ton, artinya masih 4.000 ton kekurangannya. Sudah tentu pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan Provinsi terus menerus mengembangkan produksi ternak di masyarakat,” ujar Firnadi, Jumat, 23 Mei 2025.
Program desa korporasi ternak menyasar kelompok masyarakat desa dengan dukungan bibit ternak, fasilitas kandang, pelatihan manajerial, dan penguatan koperasi sebagai kelembagaan usaha.
Wilayah seperti Kutai Timur, Samboja, dan Kutai Kartanegara telah menjadi lokasi percontohan.
“Peternak dibantu dengan hewan, dibantu dengan fasilitas kandang. Harapannya itu bisa menjadi unggulan untuk menjadi peternak handal untuk suplai daging di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Selain aspek produksi, sistem koperasi juga didorong agar peternakan dapat dikelola secara kolektif dan berkelanjutan, serta terhubung dengan pembiayaan dan akses pasar.
Firnadi menekankan bahwa sektor peternakan bukan proyek jangka pendek.
Dibutuhkan kesabaran, kontinuitas, dan komitmen dari peternak serta pendampingan pemerintah secara konsisten.
“Memelihara ini perlu kesabaran dan ketahanan jangka panjang, semisal sapi. Tentu itu tidak instan, dan perlu terus menerus untuk dipupuk kebersamaannya dalam kelompok,” tegasnya.
Di Kutai Kartanegara, beberapa kelompok peternak telah menerima bantuan bibit dan pelatihan teknis.
Namun, Firnadi mengingatkan perlunya dukungan lanjutan dari pemerintah daerah dan OPD teknis agar kelompok bisa berkembang mandiri.
“Kita berharap setiap OPD terkait tetap konsisten mendampingi kelompok peternak agar produksi daging dalam negeri terus meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus tergantung dari luar daerah,” tutupnya.