BALIKPAPAN: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, kembali menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan di Kota Balikpapan, yakni ketimpangan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dibandingkan dengan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang ada.
Menurut Damayanti, ketidakseimbangan ini telah menjadi masalah tahunan, khususnya setiap menjelang tahun ajaran baru, karena menyebabkan lebih dari 30 persen lulusan SMP tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.
“Artinya kita tetap mendorong Pemerintah Provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat, karena setiap tahun ajaran baru masalah ini selalu muncul,” ujar Damayanti saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin, 2 Juni 2025.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, saat ini terdapat 28 SMP negeri.
Namun jumlah SMA dan SMK negeri hanya 15 sekolah, terdiri dari, 9 SMA Negeri dan 6 SMK Negeri.
Kondisi ini menyebabkan hanya sekitar 67 persen lulusan SMP negeri yang dapat melanjutkan ke sekolah negeri, sementara sisanya harus ke sekolah swasta, yang tidak semua orang tua siswa mampu secara ekonomi.
Damayanti menilai kondisi tersebut bukan hanya menjadi beban masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya perencanaan pendidikan menengah di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Balikpapan ini adalah gerbang Kalimantan Timur. Apalagi menjelang terbentuknya IKN, semestinya pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan, khususnya SMA dan SMK negeri,” tegasnya.