SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim yang dinilai belum menunjukkan peran signifikan di lapangan, meski setiap tahunnya mendapat alokasi anggaran hingga setengah miliar rupiah.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kaltim dan KPAD Kaltim, Senin, 21 Juli 2025.
“KPAD ini antara ada dan tidak. Karena dalam banyak kasus yang berkaitan dengan anak, justru Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) yang tampil paling depan,” jelas Damayanti.
Ia bahkan secara khusus menyebut nama Rina Zainum, pimpinan TRC PPA Kaltim, yang dinilai aktif dan responsif menangani berbagai persoalan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan.
“Kami melihat TRC yang dinakhodai Ibu Rina Zainum lebih menonjol keberadaannya. Ini jadi pelajaran penting bagi KPAD agar memperbaiki sistem dan respons kerjanya,” tambahnya.
Politisi perempuan tersebut menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja.
Menurutnya, ketidaktahuan anak-anak mengenai fungsi dan tanggung jawab reproduksi menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan usia dini di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
“Tanpa pemahaman yang cukup, anak-anak rentan mengambil keputusan yang berdampak besar, seperti menikah di usia dini. Ini bisa memicu persoalan lebih kompleks seperti KDRT, stunting, hingga ketidaksiapan menjadi orang tua,” tegasnya.
Damayanti menyebut bahwa persoalan-persoalan tersebut merupakan dampak langsung dari tidak adanya pendidikan mendasar mengenai kesehatan reproduksi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Oleh karena itu, ia mendorong agar KPAD tidak berjalan sendiri, melainkan membangun kemitraan strategis dengan Dinas Pendidikan untuk menyusun program edukatif yang menyasar siswa usia sekolah.
“Penting ada sinergi antara KPAD dan Dinas Pendidikan agar edukasi tentang reproduksi tidak lagi jadi hal yang tabu, tapi bagian dari pembelajaran penting bagi generasi muda,” ujarnya.
Damayanti berharap agar KPAD bisa segera membenahi kinerja internal dan meningkatkan responsivitasnya terhadap isu-isu perlindungan anak yang terus berkembang di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa anggaran besar harus diiringi dengan strategi yang jelas dan program kerja yang konkret.
“Kami berharap ke depannya KPAD bisa lebih responsif dan betul-betul menjalankan mandatnya sebagai lembaga perlindungan anak yang terpercaya,” tutupnya.