Samarinda– Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mendorong agar lembaga DPRD Kaltim segera memanggil seluruh perusahaan pertambangan batu bara yang tidak serius dalam penyaluran CSR di Kaltim.
Hal tersebut berangkat dari kekesalan yang membara akibat mengetahui jika hasil pertambangan batu bara Kaltim justru mengalir besar ke tiga perguruan tinggi di luar Pulau Kalimantan.
Tiga perguruan tinggi tersebut seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Padahal tanggung jawab sosial dan beban sosial yang pertama menerima itu adalah Kaltim.
“Ini sangat disayangkan. Beban sosial telah jelas diterima Kaltim, tetapi perhatian besar yang diberikan perusahaan tambang batu bara justru kepada para pihak di luar wilayah operasional,” tegas Rusman Yaqub, Rabu (11/5/2022).
Karena jika berbicara soal dunia pendidikan di Kaltim baik lembaga pendidikan maupun satuan pendidikan vokasi saat ini, notabene kawasannya telah bersinggungan dengan kawasan operasional tambang.
“Ini memprihatinkan, di luar nalar dan sangat mencederai keadilan sosial,” terangnya di Sekretariat DPRD Kaltim.
Maka dari itu, Komisi IV yang memiliki ruh pendidikan berharap pasti kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama dengan lembaga DPRD Kaltim untuk mengambil langkah atas perusahaan tambang di Kaltim yang tidak memperlihatkan kepeduliannya pada daerah operasional.
“Kita berharap betul supaya Pemrpov Kaltim bersama DPRD Kaltim mengambil langkah kepada perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim yang tidak care (peduli) dengan kepentingan masyarakat Kaltim karena daerah operasionalnya di sini tetapi wilayah di luar Kaltim yang mendapat perhatian,” ulasnya.
Diakui memang CSR yang diberikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Kaltim adalah bagian dari kepentingan bangsa. Namun bagi Rusman, dalam sektor pendidikan itu sudah semestinya universitas-universitas yang berada di Kaltim lah yang perlu mendapat sentuhan.
Belum lagi berbicara soal daya serap tenaga kerja lulusan Kaltim yang sering kali diabaikan perusahaan dan lebih mementingkan para pelajar lulusan di luar Kaltim.
“Mereka mengeruk di sini tetapi tanggung jawab sosialnya benar-benar di luar ekspetasi. Ini tidak boleh didiamkan, dan saya mendorong untuk dipanggil semua perusahaan yang tidak beres itu,” katanya.
Bagi Rusman, di samping tidak terpenuhinya aspek keadilan sosial, persoalan ini jika dibiarkan terus menerus akan melahirkan provokasi.
“Ini berbahaya. Masa Kaltim menjadi sapi perahan secara terus menerus,”tandasnya.