Browsing: DPRD Samarinda

“Pentingnya perencanaan pembangunan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, jangan nafsu membangun tapi masyarakat diabaikan,” tegasnya.

“Pelaku UMKM diberikan batas waktu sampai bulan Oktober 2024 untuk segera melakukan sertifikasi halal dan higienis,” ungkap Rohim dalam diskusi di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (5/6/2024).

“Pemilik RPU dan RPH segerakan mengurus sertifikasi halal dan higienis sangat penting. Ini bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam mengonsumsi produk hewani,” ucapnya.

“Masalah gas bukan hanya di Kota Samarinda, kota-kota lain permasalahannya sama. Kami beberapa kali memanggil Pertamina untuk menanyakan, minggu ini akan kita panggil lagi,” ucap Novi di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Rabu (5/6/2024).

“Disdag selalu memberi suatu inovasi bahwa akan diinventarisir siapa saja yang bisa menerima, tapi sampai sekarang kita tidak tahu mana yang berhak menerima,” ujar Laila dalam pernyataannya.

“Mereka ini lagi semangat-semangatnya bertugas dengan kepemimpinan barunya. Tapi dari sisi SDM-nya saja Satpol PP ini masih kekurangan,” ucapnya seusai memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Raperda Trantibum), Rabu (22/5/2024)

“Dari Rp15 miliar yang dialokasikan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baru terealisasi Rp8,5 miliar atau sekitar 79 persen,” ungkap Laila usai hearing dengan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda dan BPD Kaltim Kaltara, Rabu (8/5/2024).

“Sebenarnya tinggal parentingnya seperti apa, orang tua juga sudah disosialisasikan, menjadi orang tua itu harus bagaimana. Apalagi peran ibu, pokoknya anak-anak ini harus disiplin dan diawasi,” ujar Puji.

“Semua konten itu ditutup. Tapi kemudian ada lagi dan lagi. Akhirnya, timbul permasalahan di dunia pendidikan. Mulai dari bullying dan lain sebagainya,” ungkap Puji.

“Kami mengundang berbagai OPD untuk memastikan bahwa tiap aspek dalam usaha kepariwisataan ini terkait dan terkoordinasi dengan baik,” ucap Abdul Khairin di Ruang Rapat Gabungan Lt. I DPRD Kota Samarinda, Selasa (30/4/2024).