JAKARTA : Transformasi digital harus terus ditingkatkan, agar mewujudkan peningkatan pelayanan yang berkesinambungan dan terstruktur di pelabuhan.
Keunggulan paling signifikan dari Inaportnet, pencegahan pungutan liar.
Demikian Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, dalam acara penandatanganan Pakta Integritas dan Pelaksanaan Go Live Inaportnet (digitalisasi layanan kapal dan barang) Tahap II Tahun 2023.
Acara Pakta Integritas ini digelar di Kementerian Perhubungan, Rabu (13/9/2023).
“Saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan agar tetap optimis, terhadap perbaikan pelayanan, dinamis dalam menghadapi tantangan global serta selalu mengikuti perkembangan dunia kepelabuhanan dan teknologi penunjangnya,” tambahnya.
Dikatakan, Inaportnet menghadirkan transparansi yang lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan.
Melalui platform ini, semua informasi terkait pelabuhan, dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait.
Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan, dan akuntabel. Sehingga pihak-pihak yang terlibat, dapat dengan jelas memantau dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan.
“Dengan adanya Inaportnet, pengawasan administrasi dan kegiatan di pelabuhan menjadi lebih efektif. Proses perijinan dan kelengkapan persyaratan di pelabuhan dapat terintegrasi secara digital, sehingga lebih efisien dan transparan,” jelasnya
Inaportnet juga berkontribusi dalam upaya peningkatan pengawasan pendapatan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) di sektor kepelabuhanan.
Misalnya melalui sistem yang terintegrasi, data pendapatan dapat diakses secara real-time dan akurat.
Menurut Capt. Antoni, hal ini akan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pelabuhan.
“Dengan penerapan inaportnet tahap II di 45 pelabuhan dapat terwujudnya pengawasan terhadap kegiatan kapal dan barang di pelabuhan yang akuntabel dan transparan serta dapat meningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada sektor kepelabuhanan,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengatakan, telah dilakukan beberapa langkah persiapan untuk penerapan Inaportnet tahap II di 45 pelabuhan.
Di antaranya yaitu menyelenggarakan Training of Trainers (TOT), kepada para operator UPP dan Distrik Navigasi untuk tahap II pada Maret tahun 2023.
“Kemudian, melakukan uji coba infrastruktur, uji coba Sistem BUP, System Integration Test (SIT) dengan BUP dan stakeholder terkait, refreshment dan menyelenggarakan sosialisasi kepada secara bertahap kepada pengguna jasa di 45 pelabuhan pada Juni sampai dengan Agustus tahun 2023,” ujarnya.
Dengan tidak adanya tatap muka dengan pengguna jasa di pelabuhan, potensi praktik pungutan liar menjadi minim.
“Semua transaksi dilakukan melalui sistem digital yang terawasi dengan ketat, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih jujur dan adil,” tutupnya.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut kembali menerapkan digitalisasi layanan kapal dan barang (Inaportnet) di 45 pelabuhan dari 151 pelabuhan yang ditargetkan pada tahun 2023.
Sebelumnya, penerapan inaportnet tahap I tahun 2023 telah diterapkan di 40 pelabuhan, sehingga saat ini pelabuhan yang telah menerapkan inaportnet dari tahun 2016 – September 2023 sebanyak 194 pelabuhan dari total yang ditargetkan 260 pelabuhan sampai akhir tahun 2023. (*)