BONTANG : Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking, mengungkapkan agenda penting dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bontang terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Raperda ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan perlindungan dan edukasi bagi anak dan remaja di kota ini. “Ya, tadi kami sedang membahas tentang Raperda Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perda ini masih tahap pembahasan,” ungkap Raking saat ditemui diruang kerjanya, Senin (11/9/2023). Raperda tersebut akan memfokuskan perhatiannya pada sejumlah isu yang krusial dalam perkembangan anak dan remaja. Salah satu poin utama yang akan dibahas adalah…
Penulis: Sukri
BONTANG – Lahan milik warga di wilayah Bukit Sekatup Damai (BSD), Kelurahan Gunung Elai, menjadi perhatian serius setelah dinyatakan sebagai tempat pembuangan limbah yang belum mendapat kejelasan nasibnya. Hariadi, sang pemilik lahan, mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlangsung cukup lama. “Saya sudah ikut rapat dengar pendapat tiga kali dan menghadap wali kota secara resmi sekali,” ujar Hariadi. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang memadai dari pemerintah terkait penggunaan lahan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap penanganan kasus ini. “Seharusnya kalau pakai lahan milik warga, ya diselesaikan, karena lahannya sudah dimanfaatkan. Malu…
BONTANG : Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik, mengangkat isu penting mengenai kebutuhan lahan pemakaman muslim di Kecamatan Bontang Barat. Desakan ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Bontang, pemilik lahan, dan pemangku kepentingan terkait di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin (11/9/2023). Politisi PKS ini dengan tegas meminta agar Pemerintah Kota Bontang segera merealisasikan rencana pengadaan lahan pemakaman bagi warga muslim di Kelurahan Kanaan. “Kami meminta agar Pemerintah Kota Bontang tidak menunda lagi dan segera merealisasikan rencana pengadaan lahan untuk pemakaman bagi warga muslim di Kecamatan Bontang Barat,” ungkap Abdul Malik. Isu ini…
BONTANG : Anggota DPRD Kota Bontang, Sumaryono, menyoroti keterlambatan pembayaran insentif bagi para Imam masjid dan mubalig. Menurutnya, dirinya banyak mendapat keluhan dari imam masjid dan mubalig di Kota Taman ini. “Banyak mubalig dan imam masjid mengeluh. Pembayaran insentif yang seharusnya mereka terima belum cair selama tiga bulan terakhir ini,” ungkap Sumaryono kepada MSI Group, Senin (11/9/2023). Sumaryono mengatakan anggaran untuk insentif tersebut telah tersedia. Ia menyampaikan permintaan tersebut kepada Wali Kota Bontang dan Sekretaris Daerah agar segera mencairkan insentif yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan sosial ini. “Anggaran sudah ada. Saya minta kepada saudara Wali Kota dan Sekretaris Daerah…
KUKAR : Hari Sabtu yang cerah di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, menjadi saksi atas momen bersejarah bagi 165 guru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Mereka resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 800.1.2.5/9607/BKD-II tentang Pengangkatan PPPK itu diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kabupaten Kukar Erna Rawaty Sinaga di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Kukar, Sabtu (9/9/2023).…
BONTANG : Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam, memberikan dorongan kuat kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi sistem parkir elektronik di seluruh lahan parkir kota. Hal ini disampaikan politisi Golkar ini beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Kota Bontang. Rustam meyakini bahwa langkah ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Rustam mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kerugian yang sering dialami dalam sektor parkir saat ini. “Kita ini sering kali kebobolan di sektor parkir. Semisal nih ditarget Rp 50 juta tapi realisasinya hanya Rp 7 juta,” ujarnya. Oleh karena itu, ia melihat potensi besar dalam penerapan parkir…
BONTANG : Harga beras di Kota Bontang melonjak drastis, mencapai Rp15 per kilogram (kg), membuat rakyat menengah ke bawah khawatir akan beban tambahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Anggota Komisi II DPRD Bontang Sumaryono mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bontang agar segera melakukan operasi pasar sebagai upaya untuk meredakan dampak kenaikan harga beras yang bisa mempengaruhi inflasi. “Saya minta Pemkot Bontang untuk segera melakukan operasi pasar. Cadangan beras kita masih banyak di Bulog Samarinda,” ungkap Sumaryono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (8/9/2023). Menurut Sumaryono, kenaikan harga bahan pokok seperti beras dapat berdampak serius pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu…
Reynhard Silitonga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemasyarakatan yang telah berupaya mempublikasikan berita positif pemasyarakatan.
TALLIN : Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan akses keadilan bagi individu dan kelompok rentan. Dibuktikan dengan meraih penghargaan prestisius dalam Open Government Partnership (OGP) Awards 2023. Program “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia” dikelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berhasil mengalahkan 8 nominasi program sejenis dari negara-negara Asia Pasifik lainnya. Prestasi ini menegaskan posisi Indonesia dalam mendorong transparansi dan keterbukaan pemerintahan yang berpihak pada kelompok masyarakat kecil dan rentan. Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyatakan bahwa program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi individu…
BONTANG : Pendapatan Daerah (PAD) menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Namun, Pemerintah Kota Bontang harus menghadapi tantangan serius dengan menurunnya PAD mereka dalam beberapa periode terakhir. PAD yang semula mencapai angka yang mengesankan, yakni sekitar Rp 1.686 triliun, mengalami penurunan yang cukup signifikan. PAD saat ini hanya mencapai Rp1.234 triliun, mengalami penurunan sebesar 26,80%. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan program-program pembangunan di wilayah ini. Penurunan PAD ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Antara lain: Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 3,53%, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak…