BONTANG : Pemerintah Kota Bontang tidak main-main dalam menyelesaikan sengketa tapal batas Kampung Sidrap. Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah bertahun-tahun tersebut, dengan menunjuk Hamdan Zoelva sebagai pengacara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang keempat periode 2013–2015 itu, akan memperjuangkan nasib tiga ribu lebih warga Sidrap. Ada sekitar 179 hektar yang saat ini dihuni oleh 7 RT. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bontang. “Artinya ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kota Bontang, karena sejak tahun 2005 kita telah memperjuangkan tapal batas Kampung Sidrap. Pasca wilayah tersebut tidak lagi masuk ke dalam…
Penulis: Sukri
BONTANG : Kota Bontang dihebohkan dengan maraknya parkir liar dan praktik pungutan liar (pungli) di beberapa lokasi strategis. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat merencanakan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus melakukan penertiban. Rencana tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia menyambut baik langkah yang diambil oleh Dishub Kota Taman tersebut, menganggapnya sebagai upaya yang tepat demi kenyamanan masyarakat. Andi Faiz menilai penertiban parkir liar merupakan langkah yang sudah seharusnya dilakukan. Ia menegaskan pentingnya pendataan terhadap semua tempat parkir yang ada di Kota Bontang agar dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya,…
BONTANG : Hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2023, dirayakan dengan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Di Kota Bontang, Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan pentingnya pemahaman terhadap Pancasila, dasar ideologi bangsa, terutama bagi generasi muda. Andi Faiz menekankan bahwa pemuda merupakan harapan bangsa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Menurutnya, pemuda harus terlibat dalam kegiatan positif, seperti olahraga dan seni, serta menjauhi kegiatan negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan kenakalan remaja lainnya. “Pancasila adalah pondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan bangsa Indonesia,” katanya. Oleh karena…
BONTANG : Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyerukan kepada Pemerintah Kota Bontang agar segera memberikan bonus kepada atlet yang telah mengharumkan nama Kota Taman tersebut. BW, sapaan akrabnya menyatakan bahwa memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bontang. “Memberikan bonus kepada atlet adalah kewajiban karena mereka telah mempersembahkan nama baik Bontang,” ungkapnya di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (29/5/2023). Selain itu, BW juga menyebut bahwa pemberian bonus tersebut akan dianggap sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Bontang terhadap para atlet. Hal ini diharapkan dapat memotivasi para atlet di Kota Bontang untuk…
BONTANG: Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, meminta Pemerintah Kota Bontang untuk memiliki dana taktis. Ia menekankan perlunya penyelesaian masalah darurat dengan cepat. “Jangan menunggu anggaran berikutnya, Pemkot harus punya dana taktis, contohnya dalam kasus longsor,” ungkapnya. Atos, sapaan akrab Amir Tosina, mengatakan hal itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang di Ruang Rapat 2 Lantai II Gedung DPRD Kota Bontang, pada Selasa (30/5/2023). RDP ini merupakan kelanjutan dari Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi III di wilayah RT 40, Kelurahan Api-Api, pada Selasa (23/3/2021) yang lalu. “Kalau saya lihat, Pemkot ini tidak…
BONTANG: Wakil Ketua Komisi III, Abdul Malik mengungkapkan lahan pemakaman dari tiga kecamatan di Bontang, sudah hampir penuh. Sehingga harus segera diupayakan perencanaan pengadaan lahan baru. “Lahan pemakaman umum di Bontang kian sesak, kami mendesak Pemkot Bontang segera menyiapkan lahan baru,” kata Abdul Malik. Bahkan, kata Politisi PKS ini kepada MSI Group, Selasa (30/5/2023), sejak 2021 lalu, lahan yang tersisa sekira 35-40 persen dari kebutuhan pemakaman. Menurutnya, Kota Bontang sudah memiliki perda nomor 7 tahun 2019 tentang pemakaman umum. “Harapan masyarakat untuk mendapatkan lahan pemakaman, selalu muncul saat musrenbang. Setiap kami reses juga masyarakat mengharapkan yang sama,” ungkap Abdul Malik. Pengadaan lahan…
BONTANG: Komisi III DPRD Bontang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Rapat berlangsung di ruang rapat 2 lantai II Gedung DPRD Kota Bontang, Selasa (30/5/2023). RDP ini merupakan tindak lanjut dari Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisi III di wilayah RT 40, Kelurahan Api-Api pada tanggal 23 Maret 2021 lalu. RDP tersebut dihadiri oleh Edi Suprapto, Kepala Bagian Sumber Daya Air (SDA), dan Bambang Permadi, Ahli Muda Jabatan Fungsional Pengelola SDA dari Dinas PUPR Kota Bontang. Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, berharap agar Kepala Dinas PUPR Kota Bontang hadir dalam…
BONTANG : Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, kecewa atas ketidakhadiran Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP yang digelar Selasa (30/5/2023) tersebut, berlangsung di ruang rapat 2 lantai II Gedung DPRD Kota Bontang. Ketegangan terjadi setelah Surat bernomor 400.10.6/518/DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta Wali Kota Bontang untuk memastikan kehadiran Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang dalam RDP tersebut. Sayangnya, pejabat-pejabat tersebut terkesan menyepelekan pentingnya kehadiran dalam pertemuan tersebut. Meski surat tersebut dihadiri oleh…
BONTANG : Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bahtiar Wakkang menyoroti kondisi nelayan di kota tersebut yang masih belum sejahtera. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Bontang ini, dihadiri Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang. RDP ini membahas pula mengenai perlunya jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk nelayan. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (29/5/2023). Rapat tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bontang. Ketua Kelompok Nelayan Sehati, Ketua Kelompok Nelayan Arung Samudera, Ketua Kelompok Nelayan…
BONTANG: Gedung baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bontang, yang selesai dikerjakan sejak Februari 2023, belum juga ditempati hingga saat ini. Anggota DPRD Kota Bontang, Raking, menyoroti hal tersebut dan mendesak agar gedung tersebut segera difungsikan. Gedung Satpol PP yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, belum diisi oleh petugas yang bertugas. “Terakhir saya lihat ada perbaikan pavingisasi untuk halaman,” ungkap Raking saat diwawancara di gedung DPRD Kota Bontang, Senin (29/5/2023). Raking menganggap alasan pihak Satpol PP terkait belum ditempatinya gedung tersebut, karena belum adanya tempat parkir tidak masuk akal. Ia mengungkapkan…