SAMARINDA : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengambil tindakan cepat untuk menangani kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Dondang-Muara Jawa (Sta. 10+400 – 10+600) di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tindakan cepat ini melibatkan peninjauan lapangan dan pembahasan bersama perusahaan tambang batu bara yang diduga menjadi penyebab kerusakan jalan tersebut. “Setelah pertemuan tersebut, kami mencapai kesepakatan dalam sembilan poin,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Ujang Rahmad. Ungkapan Ujang Rahmad tersebut disampaikan setelah memimpin peninjauan dan pertemuan dengan manajemen CV Prima Mandiri, Kamis (8/6/2023). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala ESDM Kaltim, Munawwar, Kepala BPBD…
Penulis: Sukri
Publik berharap adanya kejelasan mengenai peran dan keterkaitan pemerintah dengan koperasi yang didirikan oleh instansi pemerintahan.
Saya minta sekolah ini jangan dulu dibangun tapi bagaimana dimundurkan dulu,” kata BW di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (6/6/2023).
Pengembangan Pelabuhan Loktuan di Bontang merupakan langkah yang positif dan dapat memberikan manfaat signifikan bagi daerah ini,”terangnya.
BONTANG : Anggota DPRD Kota Bontang, Raking, menyoroti pentingnya transparansi pemerintah terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk menyampaikan secara terbuka catatan yang diberikan oleh BPK kepada masyarakat. “Kami minta Pemkot Bontang untuk transparan tentang hasil rekomendasi dari BPK,” ungkap Raking. Meskipun Pemerintah Kota Bontang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kalimantan Timur, tetap terdapat empat catatan yang diberikan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkot Bontang pada tahun anggaran 2022. “Karena ketika kami diminta oleh masyarakat tentang rekomendasi dari BPK bisa menjawab,” ujarnya. Selain itu, Anggota Komisi I…
BONTANG : Anggota DPRD Kota Bontang melalui Fraksi Gerindra dan Berkarya, mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk meninjau ulang kebijakan pungutan iuran terkait pengelolaan sampah oleh masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menyatakan bahwa meskipun alasan di balik pungutan tersebut adalah untuk meningkatkan kontribusi daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan perbedaan beban ekonomi keluarga konsumtif. Namun Fraksi Gerindra dan Berkarya berpendapat bahwa pendekatan baru harus dipertimbangkan. Salah satu usulan dari fraksi tersebut, adalah pengimplementasian petugas pengangkutan gerobak sampah di jalan-jalan kecil untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Untuk mewujudkannya, mereka meminta Pemerintah Kota Bontang…
BONTANG : Kebutuhan akan penambahan rute kapal Kota Bontang menuju Mamuju Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Fraksi Gerindra bersama Berkarya DPRD Bontang mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan hal ini, yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, menyampaikan bahwa mayoritas penduduk Kota Taman berasal dari Mamuju. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Kerja DPRD Kota Bontang yang bertujuan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (5/6/2023). Amir…
BONTANG : Ini gaya “perang” melawan Narkoba di Bontang. Tujuan “perang” untuk memberikan program edukasi dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan. Karena itu, Fraksi Gerindra bersama Berkarya DPRD Kota Bontang, mendorong Pemerintah Kota untuk menjalin kerja sama yang erat dengan Badan Narkotika Daerah (BNN Kota Bontang). Saran ini diajukan sebagai pengingat kepada Pemerintah Kota Bontang mengenai kasus-kasus yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat dalam kasus narkoba. “Kami berharap agar masalah ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru di lingkungan mereka,” kata Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina. Oleh karena itu, katanya, “bagi pengguna narkoba, langkah…
BONTANG : Pasar Mas Citra Loktuan di Bontang, semakin sepi pengunjung. Fraksi Golongan Berkarya bersama Nasdem DPRD Kota Bontang mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk memberikan perhatian lebih terhadap pasar tersebut. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faizal, dalam rapat kerja yang membahas pandangan umum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Rapat Paripurna berlangsung di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (5/6/2023). “Pemerintah harus perhatikan karena makin sepinya Pasar Mas Citra Loktuan,” ungkapnya. Faizal mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pasar tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan Pasar Mas Citra Loktuan karena semakin sepi pengunjung. Selain itu, ia juga mengeluhkan…
BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang Abdul Malik menyoroti pencapaian realisasi bantuan sosial (Bansos) tahun 2022 di Kota Bontang. Mirisnya, pencapaian untuk orang miskin tersebut hanya mencapai 53,33 persen. Abdul Malik mempertanyakan alasan mengapa hanya setengah dari perkiraan Bansos yang terealisasi, dan apakah tidak ada penerima yang memenuhi syarat. “Pencapaian ini sangat rendah, saya ingin tahu kendalanya ada di mana,” ujarnya di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (5/6/2023). Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang juga menilai bahwa jika ada kendala administrasi, Pemerintah Kota Bontang, terutama yang bertanggung jawab atas Bansos, seharusnya sudah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut. “Kurangnya realisasi…