BALIKPAPAN : Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, mengungkapkan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membawa tantangan sekaligus peluang yang besar bagi pengusaha dan investor. Menurutnya, prestasi dan kemajuan tidak akan terwujud tanpa adanya tantangan, terutama di IKN. “Jadi, tak ada sebuah prestasi dan kemajuan tanpa adanya tantangan, khususnya di IKN. Pasti banyak tantangannya. “Tentu ini akan menjadi prestasi bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali rakyat Kaltim,” ungkap Isran. Hal itu disampaikan saat pertemuan bersama seluruh Manajemen Maskapai Penerbangan Internasional di Balikpapan belum lama ini. Isran menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat terus berkomitmen untuk membangun IKN sebagai peradaban baru bagi bangsa…
Penulis: Sukri
Isran menambahkan, kedatangan Yudhi merupakan bagian dari silaturahmi sehingga harus terus dijaga dengan baik.
SAMARINDA : Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, mempertegas pentingnya pengawalan terhadap penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di provinsi tersebut. Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Isran kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani, dalam sebuah audiensi di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Gubernur Isran Noor menekankan urgensi pengawalan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, yang dianggap sebagai salah satu sumber pendanaan penting bagi pembangunan di daerah. “Tolong dikawal penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ya,” ungkap Gubernur Isran kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani. Audiensi antara Gubernur Isran Noor dan Kepala Kanwil…
Tahun depan, rencananya kegiatan uji emisi gratis akan dilaksanakan di kabupaten/kota lain di Kaltim,”sambungnya.
Rima menjelaskan bahwa merek merupakan dasar untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa pada barang atau jasa yang sejenis.
Rustam berharap dengan adanya Perda ini, akan terjadi peningkatan investasi yang signifikan dan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.
BONTANG : Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyamakan status kewenangan DPRD kabupaten/kota dengan kepala dinas atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, DPRD merupakan unsur penyelenggara dalam pemerintahan dan tidak dapat disamaratakan dengan ASN. “DPRD merupakan mitra pemerintah, namun disayangkan kewenangannya disamakan dengan kepala dinas atau ASN,” ungkap BW sapaan akrabnya saat diwawancarai di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (12/6/2023). Menurutnya, pandangan ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membedakan peran Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Wali Kota, sementara DPRD berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. BW berencana untuk…
SAMARINDA : Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja dan dedikasi Muhammad Sa’duddin dan Djoen Herdianto, yang dianggap sebagai kader terbaik Kaltim dan Indonesia. Pujian tersebut disampaikan oleh Hadi saat melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional ahli utama di Kantor Gubernur Kaltim. Hadi Mulyadi menyebutkan bahwa pengangkatan Muhammad Sa’duddin sebagai Auditor Ahli Utama dan Djoen Herdianto sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama menunjukkan keunggulan dan keahlian mereka yang luar biasa. Hanya 28 orang di seluruh Indonesia yang mendapatkan SK untuk fungsional ahli utama, dan kedua pejabat tersebut merupakan bagian dari kelompok yang istimewa ini.…
BONTANG : Tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bontang, menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Muhammad Irfan. Ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera menemukan solusi guna mengatasi permasalahan ini di Kota Taman. Mengingat keprihatinannya terhadap peningkatan kasus DBD yang terus berlangsung. Data terbaru mencatat bahwa sejak Januari hingga Mei 2023, terdapat 161 kasus DBD yang terjadi di Kota Bontang. Hal ini mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk Muhammad Irfan, yang secara tegas menyampaikan keprihatinannya. “Dikhawatrikan DBD ini memakan korban lebih banyak lagi. Jadi Pemkot Bontang segera menangani sebagai langkah antisipasi, apalagi sudah memakan korban,” ucapnya…
BONTANG : Komisi II DPRD Bontang dan jajarannya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan penghuni di rumah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan permintaan pensiunan PNS untuk mengubah status kepemilikan rumah dinas yang telah mereka huni menjadi milik pribadi. Rumah-rumah tersebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang diberikan oleh pemerintahan Tenggarong sebelum wilayah Kota Bontang dan Kutai Timur dimekarkan. “Ada sekitar 16 rumah di sana, yang pada awalnya ditempati oleh pegawai golongan III.…