“Namun, tetap saja anggota DPRD provinsi Kaltim kesulitan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan akhirnya banyak yang tidak bisa mendapatkan bantuan,” ungkap Puji Setyowati di Samarinda belum lama ini.
Penulis: Rizki
SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, mengomentari Peraturan Daerah (Perda) Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023, Salehuddin menyoroti pentingnya verifikasi yang tepat oleh perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan yang inklusif dalam persamaan gender. Anggota DPRD Dapil Kukar ini juga, menyampaikan tingkat Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) dan Indeks Disparitas Gender (IDG) di Kaltim masih rendah, dan pengetahuan tentang gender juga masih minim. Salah satu contohnya adalah angka stunting yang tinggi di Kaltim, yang menunjukkan kesalahan pola asuh oleh orang tua terhadap anak-anak. Menurutnya, hal ini terkait dengan kurangnya inklusivitas gender dalam proses pembangunan di daerah tersebut. “Dengan adanya rancangan…
“Kami ingin memastikan bahwa kerja Dinas PUPR-Pera dan DPRD Kaltim sejalan dan baik. Namun, kami melihat bahwa penyerapan anggaran Dinas PUPR-Pera Kaltim belum maksimal. Ini perlu ditingkatkan mengingat sisa waktu yang sangat singkat,” ujar Syafruddin.
“Berkat kerja keras jajaran Pegawai Ditjen AHU dan Kantor Wilayah pada tahun 2023 Ditjen AHU mendapatkan sejumlah penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Cahyo.
“Setiap upaya hukum yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan harus selalu didukung oleh semua pihak,” ujar Jahidin di Samarinda, Jumat (1/12/2023).
“Pemerintah selama ini kurang memperhatikan banyaknya pesantren yang belum memahami cara mendapatkan bantuan hibah atau bansos dari pemerintah provinsi,” ungkapnya saat diwawancarai seusai Rapat Paripurna ke-42 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).
“Tentu saya sangat berharap seluruh guru dan khususnya guru di Kota Bontang diberikan hidayah dam bimbingan oleh Allah SWT, agar senantiasa lancar dalam mengemban amanah yang diberikan,” ungkapnya saat dihubungi via WhatsApp.
“Logistik Pemilu seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan lain-lain adalah faktor krusial yang menentukan kesuksesan Pemilu,” ungkapnya.
“Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ungkapnya saat diwawancarai di Gedung D DPRD Kaltim, Jum’at (24/11/2023).
“Kunjungan ini merupakan agenda dari Pak Kapolda beserta jajaran untuk membicarakan penegakan hukum di Kaltim,” ungkapnya saat ditemui di Gedung D DPRD Kaltim, Jumat (24/11/2023).