SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antar lembaga dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi bukan semata urusan teknis, tetapi menyangkut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin menyusul penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tim Pembina Samsat Kaltim, dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs). Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025. DPRD Kalimantan Timur, kata Hasanuddin, memberikan dukungan penuh terhadap langkah digitalisasi layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…
Penulis: Martinus
SAMARINDA: Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat internal sebagai langkah awal untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut. Rapat berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025, di Ruang Rapat Badan Kehormatan, Gedung D, Kompleks Kantor Sekretariat DPRD Kalimantan Timur. Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, Sarkowi V Zahry, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang akan menjadi landasan strategis dalam pembahasan substansi Raperda. “Rapat difokuskan pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja Panitia Khusus sebagai dasar arah dan strategi kerja Pansus dalam membahas Raperda dimaksud,” jelas Sarkowi. KAK ini…
KUKAR: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan mengatakan, potensi ekonomi dari olahan makanan lokal kerap terabaikan dalam strategi pembangunan desa. Padahal, jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, produk rumahan seperti kerupuk pisang bisa menjadi sumber pendapatan baru yang mendorong kemandirian keluarga dan memperkuat ekonomi desa. Pernyataan itu disampaikannya dalam ajang Kriuk Pisang Fest 2025, sebuah perlombaan kreatif mengolah pisang menjadi kerupuk, yang digelar Minggu, 27 Juli 2025 lalu di Balai Desa Loa Raya Lama, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Acara tersebut diikuti oleh 14 kelompok peserta dari berbagai latar belakang, yang beradu keterampilan mengolah pisang…
SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur Abdulloh menyebutkan adanya keterbatasan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi selama masa reses sebagai bentuk kemunduran dalam upaya menjaring kebutuhan publik. Ia menilai bahwa mekanisme reses seharusnya menjadi wadah terbuka dan partisipatif untuk mendengarkan serta menindaklanjuti usulan warga, khususnya terkait bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) bagi fasilitas keagamaan seperti masjid dan musholla. “DPRD reses mestinya bisa menyerap semua aspirasi. Tapi kalau seperti sekarang, media saja tidak bisa masuk, terlebih usulan masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan,” ujar Abdulloh, saat dikonfirmasi pada Senin, 28 Juli 2025. Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini menekankan bahwa hasil…
SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji membuka kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tahun 2025 yang digelar di Gedung Olah Bebaya, kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Rabu, 30 Juli 2025. Seno Aji menegaskan pentingnya menjadikan momen tahunan ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan sarana untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Bumi Etam. Menurut Seno Aji, Hari Anak Nasional harus dimaknai secara mendalam sebagai ajakan untuk merefleksikan kembali sejauh mana masyarakat dan pemerintah hadir dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa peringatan ini bukan hanya…
SAMARINDA: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menilai keputusan pemerintah pusat memindahkan lokasi upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dari Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Jakarta merupakan kebijakan yang menimbulkan keraguan terhadap komitmen pembangunan ibu kota negara baru. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya menyisakan tanda tanya, tetapi juga melemahkan upaya penguatan posisi IKN sebagai pusat pemerintahan negara yang baru. “IKN itu sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara semestinya tetap di IKN, cuma pertimbangan apa? Sehingga harus dipindahkan ke Jakarta,” ujar Syarifatul. Politikus Partai Golkar itu menekankan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan…
KUKAR: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menegaskan bahwa mekanisme pengganti antar waktu (PAW) dalam tubuh lembaga legislatif bukan sekadar proses administratif atau bentuk formalitas politik belaka. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari mandat konstitusional yang harus dijalankan guna menjamin keberlanjutan fungsi representasi publik dan stabilitas kelembagaan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Pernyataan itu disampaikan Guntur saat menghadiri Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin, 28 Juli 2025, dalam rangka pelantikan Akbar Haka Saputra sebagai anggota DPRD Kukar. Seperti diketahui, Akbar diangkat melalui skema PAW dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk melanjutkan sisa masa jabatan…
SAMARINDA: Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) resmi mengawali masa kerja pembahasan di lingkungan DPRD Kalimantan Timur. Pembahasan perdana yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim pada Senin, 28 Juli 2025 itu menjadi titik tolak awal konsolidasi antarlembaga, dalam rangka melahirkan regulasi lingkungan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan ekologi di daerah. Ketua Pansus Raperda PPPLH, Guntur, menegaskan bahwa proses awal ini bukan sekadar kegiatan seremonial pembukaan kerja pansus, melainkan langkah awal strategis untuk menyelaraskan substansi peraturan dengan realitas yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur. Ia menyebut konsolidasi dengan pemerintah…
SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan untuk tahun anggaran 2025 telah menunjukkan progres signifikan, dengan capaian realisasi mencapai 69 persen. Ia menyebutkan, perkembangan ini sejalan dengan tahapan dan penyesuaian kebijakan yang sedang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. “2025 sudah masuk ke angka 69 persen, ya. Saat ini masih terus berjalan,” ujar Ananda usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Senin, 28 Juli 2025. Ananda menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai penyesuaian strategis, termasuk arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur, serta instrumen administratif seperti Surat…
SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan Darlis dalam bentuk interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang membahas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pada Senin, 28 Juli 2025. Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis menyoroti urgensi koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Provinsi dan DPRD. Ia menyebut, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada hubungan antar-lembaga yang harmonis dan saling menghormati. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmonisasi hubungan kelembagaan antara Gubernur dan DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang…