“Ada itu masalah cemburu yang disangka guru-guru muda terus yang dipakai, yang tua-tua dianggurkan karena masalah bisa tidak bisa pakai teknologi,” ungkap Asli dalam Hearing bersama Pansus IV DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat DPRD Samarinda Lantai I, Rabu (13/3/2024).
Penulis: Ira Nur Ajijah
“Perda Pendidikan kita itu kan 2013, perda itu sudah cukup lama karena di perda itu masih ada SMA dan SMK. Sementara SMA dan SMK sementara itu sudah menjadi kewenangan provinsi,” jelas Asli saat Hearing bersama Pansus IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/3/2024).
“Kinerja yang terukur akan memastikan keberhasilan program dan kegiatan sesuai dengan rencana,” ungkapnya.
BALIKPAPAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, mencanangkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Kamis (14/3/2024). Acara ini dipimpin Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan. Sebanyak 23 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda hadir dalam pencanangan tersebut. Dalam sambutannya, Gun Gun Gunawan menekankan kepada seluruh jajaran Kanwil dan UPT untuk menjalankan pelayanan publik secara profesional dan serius. Hal ini sesuai dengan amanah undang-undang. Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun…
“Kehadiran pembangunan gedung Tahfidz tentunya membuktikan bahwa semangat berbagai ilmu juga pengetahuan akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
“Saya pastikan semuanya aman, kecuali daging segar terutama dan daging utuh,” ujar Rusmadi Wongso, Selasa (12/3/2024).
“Pasar Ramadan itu harus disediakan lahan parkir. Itu yang penting karena kalau di daerah jalan-jalan utama sering macet,” ujar Fuad.
“Hal ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi saya ketika mengetahui, masjid ini akan melaksanakan pasar Ramadan,” paparnya.
“Perda ini hadir untuk melengkapi kekurangan dan memberikan fasilitasi terhadap pencegahan penyebaran narkoba di Kaltim khususnya Samarinda,” ungkap Nidya saat Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022, Minggu (10/3/2024).
“Suntikan dana ini dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang ada, di mana Pemprov Kaltim memiliki slot saham sebanyak 51 persen,” ungkap Nidya Listiyono, Minggu (10/3/2024).