Samarinda – Kasus pemerkosaan anak di bawah umur kembali terjadi. Pasalnya gadis (14) tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, menjadi korban tiga orang pria yang ternyata masih di bawah umur juga. Iptu Suhat Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Samarinda mengatakan telah menerima laporan terkait adanya pengaduan dari orang tua korban yang berinisial R, kasus yang dialami anaknya. Dalam laporan nya ia mengatakan anaknya telah di setubuhi di salah satu Guest House (GH), pada Minggu (8/5/2021) lalu. “Kira-kira pada bulan puasa,” tutur Suhat. Suhat pun menjelaskan terkait kronologi, berawal dari penerimaan ajakan pelaku (F) dan lima orang…
Penulis: Admin
Samarinda – Terjadinya longsor di pylon 7 Jembatan Mahkota II Samarinda membuat Pemerintah Kota Samarinda mengambil keputusan untuk menutup jembatan akses utama masuk Samarinda dari arah Palaran. Sejak waktu penutupan itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun membeberkan pihaknya telah melakukan rapat membahas perkembangan terakhir tentang perjalanan hingga pelaksanaan investigasi teknis terkait jembatan. Sebulan lebih lamanya jembatan ini ditutup dan hari ini Kamis 10 Juni 2021 siang resmi dibuka kembali oleh orang nomor satu di Kota Samarinda. Namun dengan nama yang berbeda. “Hari ini diadakan syukuran sekaligus peresmian nama jembatan yang tadinya Mahkota II beralih menjadi Achmad Amins,” ungkap Andi. Andi…
Samarinda – Kabar gembira bagi para pengguna Jembatan Mahkota II. Pasalnya Kamis besok, jembatan yang sempat ditutup lebih sebulan itu akan kembali dibuka. Wali Kota Samarinda Andi Harun menerangkan, jembatan tersebut akan dibuka secara terbatas. Hanya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi saja yang dapat melintas. “Kalau untuk kendaraan roda empat umum dan truk dan sejenisnya belum diperkenankan,” jelas Andi Harun kepada awak media, Rabu (9/6/2021) di Balaikota Samarinda. Andi Harun akan hadir langsung ke jembatan dari sisi Sungai Kapih bersama tim Pemkot Samarinda. “Insyaallah jika tidak ada hal-hal yang melintang, besok akan ke sana pada jam 11.30…
Samarinda – Kepastian pembelajaran tatap muka (PTM) hingga kini belum juga ada titik terang. Masyarakat awam pun bertanya-tanya. Awak media pun menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi saat berada di Gedung E Sekretariat DPRD Kaltim pada Rabu (9/6/2021). Anwar menjelaskan jika sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu evaluasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kaltim. Jika dari Satgas menyatakan boleh, maka pihaknya akan meminta izin kepada gubernur untuk pelaksanaan PTM. Walaupun Menteri Pendidikan sudah menyampaikan bahwa PTM akan dibuka Juli mendatang. “Tapi bila masih ada wilayah zona merah, artinya masih tidak memungkinkan…
Samarinda – Usai menghadiri rapat terkait pembelajaran tatap muka (PTM), Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Rusman Yaqub mengatakan, pihaknya telah memiliki sikap agar pembelajaran daring tidak terlalu lama. “Karena risiko belajar daring dari rumah itu sangat tidak efektif,” ungkap Rusman kepada awak media, Senin (7/6/2021). Rusman juga membeberkan bahwa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sendiri telah merekomendasikan untuk melaksanakan PTM mulai bulan Juli mendatang. “Namun yang memiliki otoritas penuh untuk dimulainya PTM atau tidak itu kembali kepada Gubernur Kaltim Isran Noor,” beber Rusman. Karena segala tanggung jawab kepemimpinan, jabatan, dan lainnya ada pada…
Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid mengatakan pihaknya menyetujui terkait rekomendasi pembentukan Universitas Islam Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal itu dikatakan usai menghadiri rapat terkait rekomendasi tersebut di DPRD Provinsi Kaltim pada Senin (7/6/2021). “Pembentukan universitas di ibu kota negara (IKN) baru ini tentu sangat berguna untuk menghasilkan kualitas muda-mudi yang berkompeten dalam dunia pendidikan,” kata Ely. Pembentukan universitas dengan fasilitas yang lengkap dan banyak pasti akan sangat berguna di IKN yang baru. Tentunya juga akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Karena pendidikan juga sangat…
Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan rapat dengar pendapat terkait permohonan rekomendasi rencana pembentukan Universitas Islam di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Senin (7/6/2021) siang. Ketua DPRD Kabupaten PPU Jhon Kenedy mengatakan bahwa selama ini pihaknya telah melihat banyak warga di PPU putus sekolah karena faktor ekonomi. Jhon juga menyampaikan jauhnya sarana pendidikan sebagian besar ke Pulau Jawa hingga Sulawesi. Hasil survei ini didorong dengan adanya rencana Yayasan Universitas Islam Penajam di Kabupaten PPU untuk mendirikan universitas. Demi mendapat…
Samarinda – Usai mengikuti rapat evaluasi terkait pegawai tidak tetap harian (PTTH) dan pegawai tidak tetap bulanan (PTTB), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan terdapat aturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sejak berlaku dan digunakannya PP tersebut selama 5 tahun maka semua PTTH PTTB harus beralih ke PPPK,” jelas Sugeng Kamis (4/6/2021). Tetapi nanti akan diberi toleransi atau kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang sebanyak tiga kali dan kalau tidak lolos berarti langsung diberhentikan dari status pegawai. Terkait jumlah PTTH dan PTTB yang akan dipindah ke PPPK tergantung pada analisa…
Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tak kehabisan cara untuk mempertahankan aset milik pemerintah. Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Samarinda tersebut, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Satpol PP mendatangi enam ruko milik pemerintah yang terletak di Jalan Niaga Selatan Samarinda yang ditempati oleh pelaku usaha yang terbukti tidak membayar retribusi sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Kabid Aset BPKAD, Moch Arif Surohcman mengatakan, mereka melaksanakan tugas melakukan pengosongan ternyata di lapangan masih ada barang yang memang bernilai ekonomis, “Dengan pertimbangan kemanusiaan dan berkoordinasi dengan pimpinan, maka Pemkot memberi waktu pengosongan selama tiga hari,” kata Arif kepada awak…
Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tak kehabisan cara untuk mempertahankan aset milik pemerintah. Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Samarinda tersebut, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Satpol PP mendatangi enam ruko milik pemerintah yang terletak di Jalan Niaga Selatan Samarinda yang ditempati oleh pelaku usaha yang terbukti tidak membayar retribusi sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Kabid Aset BPKAD, Moch Arif Surochman mengatakan, mereka melaksanakan tugas melakukan pengosongan ternyata di lapangan masih ada barang yang memang bernilai ekonomis. “Dengan pertimbangan kemanusiaan dan berkoordinasi dengan pimpinan, maka Pemkot memberi waktu pengosongan selama tiga hari,” kata Arif kepada awak…