SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, menilai bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan program bantuan sosial (bansos).
“Bicara soal kemiskinan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ujarnya pada Senin, 19 Mei 2025.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah strategis dengan memperluas kesempatan kerja dan memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Ia menekankan pentingnya pemberian insentif agar pelaku usaha bisa berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Berikan insentif kepada pelaku usaha dan UMKM agar mereka bisa tumbuh dan menciptakan pekerjaan baru,” tambahnya.
Andi juga mengkritik narasi pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi nasional dalam keadaan stabil.
Ia menilai fakta di lapangan justru menunjukkan peningkatan pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat.
“Kata pemerintah ekonomi baik-baik saja, tapi kenyataannya banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya beli menurun,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebut.
Ia menyoroti peran penting UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, yang terbukti tangguh menghadapi krisis.
Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan konkret dari pemerintah berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan akses permodalan yang mudah serta cepat.
“Banyak pelaku usaha mengeluh sulit mengakses modal. Padahal, jika diberikan kemudahan, mereka bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungannya. Itu yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” jelasnya.
Andi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat bawah.
Ia berharap langkah-langkah proaktif bisa menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau pengusaha dimudahkan, mereka akan membuka usaha baru, merekrut lebih banyak karyawan, dan secara langsung menekan angka kemiskinan. Kita butuh kebijakan yang realistis dan menyentuh akar masalah,” tutupnya.
Menurut Andi, langkah-langkah ini harus menjadi agenda prioritas pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, terutama di tengah ketidakpastian global dan perubahan pola kerja akibat digitalisasi.