BONTANG : Absennya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, kembali menuai kritik tajam dari Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Rapat kerja yang digelar Selasa (5/11/2024) ini membahas jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terkait APBD 2025.
Namun, beberapa kepala OPD, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, memilih tidak hadir, meskipun agenda tersebut menyangkut alokasi anggaran yang besar bagi dinas mereka.
“Sudah beberapa kali rapat seperti ini, kepala dinasnya tidak hadir. Ini bahas anggaran untuk dinas mereka, tapi pimpinannya justru absen,” tegas Andi Faizal.
Ia menilai, kehadiran kepala OPD sangat krusial mengingat porsi anggaran yang besar untuk dinas-dinas tersebut, terutama Dinas Pendidikan yang mendapat sekitar 20 persen dari total APBD 2025.
Legislator dari Fraksi Golkar itu menyoroti absennya Kepala Dinas Pendidikan yang memegang kendali atas anggaran besar.
Ia mempertanyakan prioritas pimpinan dinas, yang justru tidak hadir di saat pembahasan program-program besar yang akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Disdik itu anggarannya besar, sampai 20 persen dari APBD. Tapi pimpinannya malah tidak ada. Mungkin sedang berangkat Bimtek?” ujarnya dengan nada menyindir.
Ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat penting ini bukan pertama kali terjadi.
Menurut Faizal, kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, di mana beberapa kepala OPD hanya mengirim perwakilan tanpa kewenangan penuh untuk mengambil keputusan.
Hal ini, menurutnya, memperlambat pembahasan anggaran serta mengganggu proses perencanaan yang optimal untuk masyarakat.
Andi Faizal juga menyoroti situasi serupa yang terjadi pekan lalu di Kelurahan Belimbing. Seluruh pegawai kelurahan berangkat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), sehingga kantor pelayanan publik tersebut hanya dijaga oleh seorang pegawai magang.
“Saat saya kunjungi Kantor Lurah Belimbing, semua pegawai berangkat Bimtek, jadi pelayanan kosong dan hanya ada pegawai magang di sana,” tuturnya.
Faizal menyayangkan kejadian ini karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan kelurahan tidak dapat terlayani dengan baik.
“Kegiatan Bimtek memang penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai demi Bimtek, masyarakat jadi terlantar,” tambahnya.
Melihat fenomena ketidakhadiran pimpinan OPD dalam kegiatan krusial ini, DPRD Bontang berharap agar para kepala dinas dapat lebih memprioritaskan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembahasan anggaran.
“Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Kami berharap ke depan kepala OPD lebih serius dan hadir dalam rapat yang berdampak langsung pada kebijakan publik,” pungkas Andi Faizal.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh OPD untuk lebih memperhatikan waktu dan prioritas dalam melaksanakan tugas, terutama di tengah pembahasan anggaran 2025 yang akan menentukan arah pembangunan Bontang di tahun mendatang.(*)