JAKARTA : Pada Senin, 17 Februari 2025, mahasiswa melakukan aksi diberbagai kota, termasuk di Kalimantan Timur. Dengan tagar Indonesia Gelap. Mereka meluapkan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.
Aksi ini dipicu karena ada beberapa kebijakan program Presiden Prabowo, sehingga menimbulkan kemarahan dan penolakan para mahasiswa.
Salah satu protes mahasiswa adalah kebijakan presiden soal efisiensi anggaran. Mereka khawatir beasiswa akan berhenti, kenaikan UKT dan tukin dosen tidak dibayarkan.
Aktivis reformasi 98 dari ITB, Khalid Zabidi menyampaikan mahasiswa mestinya objektif dan rasional, perlu memahami pemerintahan Presiden Prabowo baru 100 hari lebih, tentunya perlu waktu untuk melakukan evaluasi.
“Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah banyak melakukan kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara, untuk menjalankan program terbaik buat rakyat,”ucap Khalid Zabidi, pada Selasa, 18 Februari 2025.
Kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.
“Bisa jadi, kemarahan mahasiswa ini karena kegagalan komunikasi pemerintah kepada publik, sehingga masyarakat tidak mendapatkan substansi dan manfaat dari program Pemerintah Prabowo,” tegas Khalid Zabidi.
Sementara, Fauzan Irvan mantan aktivis BEM SI mengatakan sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah, saat Menkeu dan DPR memberikan konferensi pers belum.lama ini.
“Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco sudah menjelaskan kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen,”jelas Fauzan.
Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa.
“Saya berharap tukin dosen segera dibayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram,” pinta Fauzan Irvan.
Mahasiswa harus tetap kritis, untuk menjadi radar rakyat dalam menangkap ketidakberesan, namun tetap harus mendukung program pemerintah apabila memang program itu bagus dan sudah dikoreksi.
“Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa, namun di sisi lain apabila program pemerintah bagus dan kekeliruan sudah dikoreksi mesti didukung juga,” tutup Irvan.