Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai selama ini Kota Bontang kurang diperhatikan oleh Pemprov Kaltim.
Ia memandang ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah provinsi, khususnya dalam alokasi anggaran pembangunan.
“Di tahun 2019 kita pernah dapat hanya Rp 10 miliar, sedangkan daerah lain yang saya tidak mau sebutkan namanya anggaran yang diberikan provinsi sampai ratusan miliar,” ujarnya, Senin (28/3/2022).
Bahkan kebijakan pembangunan Pemprov Kaltim terkesan menempatkan pembangunan di Kota Bontang sebagai anak tiri.
“Bontang sekarang menjadi daerah rawan banjir kiriman, terus rencana kerja pemerintah provinsi 2023 akan dilakukan normalisasi Waduk Kanaan. Kenapa tidak diselesaikan dari pangkalnya? (penyebab utama banjir kiriman),” tuturnya.
Dirinya berharap, pemerintah provinsi bisa menerapkan keadilan dengan memberikan alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah, luas wilayah serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota.
“Kalau bisa dipetakan, oh daerah ini dengan luas segini, jumlah penduduknya segini, kebutuhan ini, sudah kita anggarkan segini,” terangnya.
Ia juga meminta Pemprov Kaltim untuk memperbaiki jalan poros Bontang-Samarinda. Sebab Bontang saat ini tengah menghidupkan sektor pariwisata dan UMKM.
“Jalan merupakan akses utama. Jika kondisi kerusakan parah bagaimana bisa menghidupkan pariwisata dan UMKM yang tengah digodok. Oleh sebab itu kita minta untuk diperhatikan jalan poros Bontang-Samarinda,” tutupnya.