Samarinda – Sejak terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang menghilangkan sebanyak 4 korban meninggal dunia, Jumat (21/1/2022) lalu di turunan Muara Rapak Kota Balikpapan, desakan darurat pembangunan flyover (jalan layang) kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mulai memberikan sinyal hijau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim HM Sa’bani mengatakan pembangunan jalan layang tersebut nantinya dikerjakan secara multiyears yang induknya berada di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan, dana APBD Perubahan 2022 Kota Balikpapan bisa digunakan,” jelasnya saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) “Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas” yang digagas KAHMI Balikpapan, Sabtu (22/1/2022) malam.
Sa’bani juga mengatakan review rencana pembangunan flyover telah dilakukan Pemprov Kaltim pada 2020-2021, hingga diperoleh angka Rp 185 miliar untuk menyelesaikannya. Ia pun mengingatkan agar DPRD dan Pemkot Balikpapan dapat menindaklanjuti.
“Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022,” tegasnya.
Setelah dikerjakan awal oleh kota, maka provinsi akan memberikan dukungan pada APBD murni 2023 dan 2024, hanya soal besaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan dibatasi aturan.
“Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama,” imbuh Sa’bani.
Lebih jauh, Anggota Komisi V DPR RI Irwan yang juga hadir dalam zoom meeting tersebut mengaku sangat bersyukur dengan adanya forum diskusi.
“Inilah yang ditunggu masyarakat. Flyover segera dibangun dan sharing pendanaan ini yang terbaik,” kata Irwan.
Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan tidak masalah untuk dukungan pendanaan dari APBN.
“Saya pikir klir. Tidak berlarut-larut ke belakang. Sebenarnya kita punya kemampuan menghadirkan solusi terbaik untuk Balikpapan dan masyarakat Kaltim. Ini jalur masyarakat dan logistik,” tegas Irwan.
Dia pun meminta semua pihak berhenti berdebat soal status jalan nasional dan lainnya.
Irwan juga berjanji akan mengawal rencana pembangunan ini di pusat, karena Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu juga anggota Banggar DPR RI.
“Saya siap mendorong kontribusi APBN. Bukan hanya untuk flyover ini, tapi untuk semua infrastruktur di Kaltim,” tegasnya.
Dia juga sangat sependapat dengan masukan Sekda Kaltim HM Sa’bani bahwa selain memikirkan solusi jangka panjang, solusi terdekat atau jangka pendek juga harus dipikirkan demi keselamatan masyarakat.
Misal untuk tindakan terkait pengaturan kendaraan angkutan berat yang masuk ke kota dan pemeriksaan ketat untuk uji KIR.
“Saya sepakat dengan Pak Sekda, untuk keselamatan rakyat tidak boleh ada kompromi,” tegasnya lagi.
Pertemuan secara daring itu juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid.
Syukri juga yang pertama kali mengusulkan agar Balikpapan menjadi induk pengerjaan proyek, mengingat periodesasi kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi yang hanya tinggal dua tahun.
“Karena periodesasi gubernur sudah tidak mungkin, maka sebaiknya multiyears ini Pemkot Balikpapan yang akan menjadi induknya. Tapi karena provinsi sudah menggaransi untuk membantu, ya kita keroyokan saja. Begitu juga APBN,” kata Syukri Wahid.
Semua sepakat Pemkot Balikpapan akan mengerjakan proyek ini dengan tiga sumber dana yakni APBD Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan DAK/APBN. Jalan layang yang direview Pemprov Kaltim kurang lebih sama dengan flyover di Samarinda.