Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, untuk melihat indikator masyarakat miskin di Kota Samarinda dapat dilihat dari kemampuan dalam mencukupi kehidupan pangannya.
Selain itu dapat dilihat juga dari kelayakan tempat tinggal dan kebutuhan sekundernya.
“Namun mudah-mudahan di perkotaan Samarinda sudah tidak ada lagi yang tidak makan 3 kali dalam sehari,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media di kantor kerjanya, Rabu (15/12/2021).
Sebab, jika pendidikan dijadikan sebagai salah satu indikator masyarakat miskin, sudah tidak mungkin karena masa kini telah banyak fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah seperti beasiswa.
“Karena pendidikan sudah ada bantuan beasiswa, jadi kemungkinan indikasi kemiskinan hanya untuk kelayakan hidup,” terangnya.
Namun sampai saat ini pihaknya masih belum mengantongi kepastian data masyarakat Kota Samarinda yang benar-benar miskin. Bahkan, hal ini selalu menjadi pembahasan ketika melakukan hearing/rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial (Dinsos).
“Kita di Komisi IV saat melakukan hearing dengan Dinas Sosial (Dinsos) saat membahas angka kemiskinan di Kota Samarinda untuk penyaluran bantun selalu terkendala dengan data. Karena jumlah penerima bantuan tidak sinkron dengan data yang ada,” ungkapnya.
Deni juga mengaku pihaknya sering menerima aduan masyarakat terkait tidak tepat sasarannya pemberian bantuan oleh pemerintah.
“Mohon maaf jadi kebanyakan itu kita dapat aduan dari masyarakat tergolong tidak mampu karena tidak masuk di dalam data pemberian bantuan itu tadi. Tapi mereka yang punya motor 3 mobil 1 malah memperoleh jatah bantuan,” sebut politikus Partai Gerindra itu.
Sehingga ia pun menyarankan agar Dinsos memiliki cara cermat dengan membuat aplikasi data orang miskin guna pemantauan dan kejelasan databasenya.
Mengambil contoh, ketika pemerintah pusat memberikan bantuan, di kabupaten/kota telah memiliki database jelas yang mengacu pada aplikasi data orang miskin. Sehingga ketika warganya berpindah tempat sekalipun, pemerintah tetap bisa memantau keberadaannya secara otomatis.
“Itu saya sudah sampaikan ke Dinsos. Ini juga bisa membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan, di mana pun orang miskin yang berhak mendapat bantuan ini pindah tempat tetap bisa didata,” katanya.
“Jadi perlunya aplikasi yang komplit dan jelas supaya siapa pun org misikin itu masih di data. Jangan sampai tidak mendapatkan bantuan,” tandasnya.