Samarinda – Sebagai bentuk responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Jalan Polder Air Hitam, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya angkat suara.
“Ya kita memberikan respon positif kepada apa yang diaspirasikan atau diinginkan warga,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media usai mendatangi para PKL, Kamis (30/9/2021).
Karena diketahui para PKL yang berjualan di sekitaran Polder Air Hitam Samarinda itu memiliki harapan agar dapat diperhatikan pihak pemerintah.
Sebab mereka yang bermata pencaharian di lapak sekitaran jalan tersebut sering dibubar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Padahal Angkasa Jaya menyebut lokasi itu harusnya kaya akan fungsinya.
Selain sebagai penanganan banjir, dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Bahkan alangkah lebih baik kalau dijadikan sebagai pusat wisata keluarga.
Sehingga perputaran ekonomi bisa di dapat dari semua sektor. Baik dari masyarakat maupun pemerintah melalui pendapatan asli daerah (PAD) atau dapat ditarik retribusinya.
Namun untuk mendapatkan pemasukan itu mesti ada campur tangan pemerintah. Sebab pedagang tidak mungkin bisa tumbuh dan berkembang tanpa ada stimulus dari pemerintah, kata Angkasa Jaya.
Oleh sebab itu, terlebih dahulu perlu adanya pemenuhan fasilitas sehingga dapat merangsang apa yang diharapkan dari polder itu.
“Saya ingin menyampaikan kepada pemerintah kita mesti memberi sarana fasilitas kepada publik. Jadi ada fasilitas, sehingga merangsang, apa yang direncanakan di folder itu menjadi pusat wisata keluarga atau olahraga itu terwujud,” tegas politikus Partai PDIP itu.
Disinggung kapan tindak lanjut untuk realisasi aspirasi dari para PKL, Angkasa Jaya katakan jika terlebih dahulu pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Asisten III Kota Samarinda guna membicarakan langkah konkret ke depan.
“Tadi saya juga sudah lapor dengan ketua DPRD Kota Samarinda dan beliau menyetujui untuk masuk dalam pembahasan anggaran 2022 mendatang. Mudah-mudahan bisa dimasukan, sehingga tahun 2022 langsung di eksekusi,” bebernya.
Terkait pola, apakah nanti yang mengerjakan murni dari Pemkot Samarinda atau menggunakan investor, itu masih akan dilihat dari nilai jual.
“Saya kira ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi saya. Kemudian mengapa saya mengundang Asisten III agar bisa menilai ekonominya dan dapat dipikirkan,” tegasnya.
Angkasa Jaya juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Samarinda untuk dapat membantu mengelola polder termasuk lahan parkirnya.
“Kalau itu akan saya bawa dalam perencanaan komprehensif. Jadi nanti bagaimana polder dapat berfungsi dengan baik. Karena itu kalau kita hidupkan akan menjadi bagus. Tapi tidak bisa pemerintah sendiri harus ada pihak ketiga,” terang Angkasa Jaya mengakhiri.