SAMARINDA: Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi mengatakan persoalan banjir di Samarinda bukanlah masalah yang berdiri sendiri atau hanya bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan ada banyak faktor yang mempengaruhi.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan lingkungan di daerah sekitar, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) juga sangat berpengaruh terhadap tingginya volume air yang mengalir ke Kota Tepian saat musim hujan.
“Air itu tidak mengenal batas teritorial. Jika terjadi peningkatan volume air di Kutai Kartanegara, air tersebut tidak akan terhenti di sana. Ia akan terus mengalir dan memberikan dampak banjir ke Samarinda. Sebab itulah, masalah banjir ini sangat terkait dengan kebijakan pengelolaan air yang dilakukan di daerah sekitar,” ujarnya di Samarinda belum lama ini.
Ia menyebut, Samarinda yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini berada di tengah-tengah Kutai Kartanegara sehingga sangat rentan terhadap dampak banjir.
“Banjir yang terjadi di Samarinda sering kali disebabkan oleh air yang datang dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang ikut berkontribusi pada volume air yang masuk ke kota,” jelasnya.
Dirinya pun menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menangani banjir yang terus berulang ini.
“Kami ingin menekankan bahwa solusi terhadap masalah banjir ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemkot sendiri. Pemprov Kaltim juga harus hadir dan memberikan dukungan dalam menangani masalah ini. Itu sebabnya, kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Ia menekankan, Pemerintah Provinsi harus lebih aktif lagi dalam mendukung upaya pengelolaan lingkungan dan infrastruktur penanggulangan banjir yang lebih baik di Samarinda.
“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aliran air tidak mengenal batas wilayah administratif. Sehingga, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait,” tuturnya.
Selain itu, perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan faktor lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan juga menjadi penyebab banjir.
“Jika kita ingin mengurangi dampak banjir, maka kita harus memikirkan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan aliran air. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem drainase, normalisasi sungai dan melakukan upaya-upaya konservasi air yang lebih baik,” jelasnya.
Ia mengingatkan, banjir bukan hanya masalah pemerintah.
Semua pihak harus terlibat dalam menjaga dan merawat lingkungan demi mengurangi risiko bencana banjir ke depannya.
“Masalah banjir ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi dampaknya dan membuat Samarinda lebih tahan terhadap bencana banjir,” yakinnya.