SAMARINDA: Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan antarkabupaten.
Namun, khusus tiga kabupaten akan mendapat perhatian lebih mengingat kondisi jalannya yang masih rusak dan akses terbatas. Ketiga kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Termasuk yang disampaikan Pak Gubernur kemarin, yakni usulan kepada pemerintah pusat untuk membangun jalan penghubung dari Sotek di Penajam Paser Utara menuju Bongan di Kutai Barat,” ujarnya.
Hal itu ia katakan usai menghadiri International Infrastructure Conference (ICI) 2025 yang mengusung tema “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration” di Jakarta Convention Center, Rabu, 11 Juni 2025.
Ia menjelaskan, jalur ini akan memudahkan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Saat ini, lanjutnya, Pemprov Kaltim sedang melakukan peningkatan jalan dari Sanga-Sanga ke Balikpapan melalui Samboja dan apabila ruas tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat, maka anggarannya akan dialihkan ke jalur prioritas lainnya.
“Kami berharap jalan-jalan alternatif yang sebelumnya dihibahkan oleh perusahaan, seperti jalur Kembang Janggut ke Kutai Barat bisa segera ditingkatkan kualitasnya,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya kecepatan dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Hal itu, sebab menurutnya Indonesia tengah berpacu melawan tiga tantangan besar yang disebutnya sebagai “jam urgensi”.
“Jam pertama adalah jam demografi, dimana setiap tahun lebih dari 3 juta jiwa lahir. Kita harus menyediakan akses terhadap perumahan, layanan dasar dan peluang ekonomi,” tuturnya saat membuka ICI 2025.
Jam berikutnya yakni “jam ekonomi”, kebutuhan untuk mengangkat jutaan rakyat ke kelas menengah dan mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata. Kemudian jam ketiga yang tak kalah mendesak adalah perubahan iklim.
“Ini bukan ancaman masa depan, tetapi krisis yang sedang berlangsung. Ia telah mengganggu kota, mengikis garis pantai serta membebani sistem pangan dan air kita,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa tantangan global seperti pertumbuhan kota yang pesat, perubahan iklim, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut pembangunan infrastruktur yang tidak hanya masif, tetapi juga tangguh, cerdas, dan inklusif.
“Indonesia memahami kompleksitas ini. Dengan lebih dari 270 juta penduduk tersebar di 70 ribu pulau, kompleksitas adalah kehidupan sehari-hari kita. Tapi di balik kompleksitas itu, terdapat peluang besar,” ujar Menteri Dody.
Menurutnya, Kementerian PU mengusung enam prinsip utama sebagai fondasi membangun ketahanan infrastruktur, yakni resiliensi, konektivitas, kesejahteraan, inklusivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik.
“Ini bukan sekadar strategi, tapi bagian dari visi yang lebih luas, yang diinspirasikan oleh Asta Cita, sebuah arah pembangunan yang menjadi misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelasnya.
Untuk mengimplementasikan visi tersebut, Kementerian PUPR berpedoman pada RPJMN 2025–2029 yang menjadi kompas pembangunan nasional, dan memperkenalkan inisiatif PU608 yakni target agar investasi infrastruktur memberikan imbal hasil ekonomi minimal 8% dengan rasio biaya terhadap manfaat (cost-benefit ratio) di bawah 6.
“Setiap jalan, pipa, dan bendungan yang dibangun harus memberikan nilai ekonomi dan keberlanjutan. Pembangunan tidak cukup besar, tapi harus efektif dan efisien,” ujarnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi