Samarinda – Lonjakan kasus positif Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tentu hal ini menimbulkan beberapa dampak. Mulai dari psikologi publik hingga terhimpitnya ekonomi masyarakat.
Pemerintah pun berinisiatif untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai jika realisasi belanja bansos yang akan ditujukan kepada masyarakat kurang mampu itu masih lamban. Pertama, bantuan yang digelontorkan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).
Jokowi memaparkan jika pemerintahannya sudah menganggarkan bantuan yang digelontorkan untuk para pelaku UMKM di 514 kabupaten/kota dengan nilai Rp13,3 triliun. Namun menyayangkan, karena hingga saat ini bantuan yang tersalur baru sekitar Rp2,3 triliun.
Kedua, bantuan dalam bentuk perlindungan sosial dengan nilai anggaran Rp12,1 triliun.
“Realisasinya baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen, padahal rakyat menunggu,” ungkap Jokowi melalui Video Pengarahan Presiden Kepada Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/7/2021).
Kemudian bantuan ketiga yakni, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Jokowi mengatakan, tahun ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp28 triliun di antaranya dialokasikan untuk BLT juga guna membantu masyarakat kurang mampu menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Tetapi lagi-lagi, sampai dengan saat ia memberikan pengarahan kepada kepala daerah, BLT Dana Desa yang sudah tersalur baru mencapai Rp5,6 triliun.
“Masih kurang dari 25 persen. Ini saya minta juga dipercepat. Dengan kondisi seperti ini percepatan penyaluran anggaran sangat dinanti masyarakat,” tegas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan kepala daerah soal penanganan Corona. Dikatakannya jika World Health Organization (WHO) telah memperingatkan pandemi Corona kemungkinan akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan karena varian baru berpotensi akan muncul lagi.
Sehingga ia kembali menegaskan kepada para kepala daerah agar dapat fokus dalam menyelesaikan masalah itu beserta dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.
“Pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang. Oleh sebab itu, saya minta ke gubernur, wali kota dan bupati yang didukung Forkompinda untuk fokus ke masalah ini baik dari sisi Covidnya maupun ekonominya,” tutup Jokowi.