BONTANG : Hingga Oktober 2024, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) masih jauh dari target, terutama di sektor belanja modal dan operasional.
DPRD Kota Bontang menyoroti rendahnya serapan anggaran ini dan mendesak agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menggenjot pelaksanaan program.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan rendahnya serapan anggaran ini perlu mendapat perhatian serius.
“Serapan anggaran yang rendah ini mengkhawatirkan, terutama untuk program-program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Andi Faizal.
Dari anggaran yang disahkan, sekitar Rp605 miliar telah dialokasikan untuk program prioritas tersebut.
Selain itu, anggaran belanja modal mencapai Rp1,2 triliun, sementara belanja operasional sebesar Rp2,1 triliun.
Namun, hingga saat ini, pelaksanaan program masih tertunda, sehingga manfaat bagi masyarakat belum terasa secara maksimal.
Andi Faizal juga mengungkapkan DPRD telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati untuk memantau kinerja OPD.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Sekda dan diakui bahwa serapan anggaran masih rendah,” katanya.
Selama dua bulan terakhir, Andi Faizal mengakui pihaknya belum bisa bekerja maksimal dengan OPD mitra kerja, tapi DPRD akan memastikan program dapat berjalan sesuai jadwal.
Tak hanya itu, Andi Faizal menuturkan bahwa Sekda Kota Bontang juga menyampaikan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan e-catalog akan dilaksanakan pada waktu dekat.
“Kami berharap dengan penerapan e-catalog, OPD dapat segera melaksanakan program yang tertunda sehingga target serapan anggaran bisa tercapai sebelum akhir tahun,” jelas Andi Faizal.
Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan pentingnya memonitor kinerja OPD agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Kami mendorong Sekda untuk terus memantau kinerja OPD, memastikan mereka bekerja sesuai target, sehingga potensi sisa anggaran yang tidak terpakai (SiLPA) bisa diminimalisir di akhir tahun,” kata Andi Faizal.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, DPRD berharap OPD bisa menggenjot pelaksanaan program, terutama di sektor infrastruktur dan layanan publik, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sebelum akhir tahun.(*)