SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menekankan pentingnya karakter yang berlandaskan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
“Sosialisasi ini tidak hanya perkuat pemahaman kebangsaan, tapi juga untuk mempererat tali silaturahmi,” jelasnya.
Hal itu ia ungkapkan saat Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswasbang) yang dihadiri Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) Samarinda, berlangsung di Jalan Wijaya Kesuma, Sabtu (16/3/2024).
Pada kesempatan tersebut, Nidya mengucapkan terimakasih kepada semua pendukung atas suport dan do’a yang diberikan selama Pemilu Legislatif 2024.
Meskipun hasilnya belum memenangkan kursi, namun suara yang didapatkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019 lalu.
“Tapi apapun hasilnya Ya kita harus ulang lagi berarti kita harus persiapkan untuk 5 tahun yang akan datang,” ucapnya.
“Saya juga mohon maaf apabila selama proses itu banyak hal yang kurang banyak hal yang salah dari tim kami,” sambungnya.
Sementara itu, sebagai narasumber Soswasbang, Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim menyampaikan apresiasi terhadap peran Indonesia yang sudah menjelang 79 tahun merdeka dan bersatu meskipun memiliki keragaman suku.
“Kita bersyukur Indonesia sampai berusia menjelang 79 tahun kita masih tetap merdeka. NKRI ini semua terjadi karena memang begitu luar biasanya para pendahulu kita ketika merancang sebuah ideologi bangsa yang namanya Pancasila,” ucap Eko.
Selain itu, Eko juga menyoroti prestasi Kalimantan Timur dalam membangun kebersamaan dan harmoni antar suku bangsa yang hidup di wilayah tersebut, yang mencapai lebih dari 32 suku.
Hal ini menjadikan Kaltim sebagai contoh bagi provinsi lain dalam membangun silaturahmi antarsuku.
Itu pula yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat sehingga Kaltim menjadi tempat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, kehadiran IKN di Kalimantan Timur dianggap sebagai anugerah yang akan menggerakkan kemajuan wilayah tersebut, termasuk Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, PPU, dan wilayah sekitarnya.
“Kita tidak boleh lagi menolak Ibukota Negara. Kalaupun tidak dapat mendukungnya, setidaknya kita tidak menolaknya,” tutupnya.(*)